Polri Jatuhkan Sanksi PTDH Anggota
DesaKota.id | Hukum — JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia menjatuhkan sanksi PTDH penyadapan terhadap personel berinisial AS. Putusan resmi tersebut terbit melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung Divpropam, Selasa (10/11/2026).
Majelis sidang KKEP menyatakan AS terbukti melakukan perbuatan tercela. Namun, AS langsung mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.
Penyalahgunaan Akses Perangkat Teknologi Internal
Keputusan tegas ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang operasional. AS memakai akses perangkat teknologi milik Polri secara ilegal di luar prosedur resmi.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Ia menegaskan institusinya sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di depan hukum.
Oleh sebab itu, Korps Bhayangkara menegakkan sanksi PTDH penyadapan tanpa membeda-bedakan jenjang pangkat serta kedudukan jabatan.
Persidangan Maraton Kawal Prinsip Akuntabilitas
Sidang etik berjalan maraton selama lebih dari 11 jam. Komjen Pol Rudi Darmoko memimpin jalannya majelis pemeriksaan bersama jajaran komisi.
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, turut hadir memantau persidangan secara langsung. Ia memastikan jalannya pemeriksaan etik memenuhi asas transparansi dan keadilan.
Menurut Choirul Anam, majelis telah memberikan ruang berimbang kepada semua pihak dalam mendalami fakta pembuktian.
Penyidikan Pidana Siber Terus Bergulir
Selain sidang etik, Bareskrim Polri terus memproses penyelidikan tindak pidana penyadapan ilegal. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber memeriksa saksi serta berkoordinasi dengan LPSK.
Sementara itu, Mabes Polri mendalami dugaan permufakatan makar melalui tim pimpinan Kabareskrim. Penegakan hukum ini menjadi langkah tegas pembenahan tata kelola institusi.
Pada akhirnya, komisi banding kepolisian akan segera memeriksa permohonan hukum lanjutan dari personel bersangkutan.
Pewarta: Randi
