Desakota.id Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mengawal percepatan penyelesaian sengketa batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Daerah yang digelar di Bekasi, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta. Rapat dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Selatan, serta perwakilan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Saat membuka rapat, Kartika menyampaikan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong pembentukan berbagai daerah otonomi baru. Hal itu merupakan bagian dari upaya mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Namun, kata dia, pemekaran wilayah turut menimbulkan persoalan kesepakatan mengenai penegasan batas wilayah. Seperti yang terjadi antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang memicu persoalan strategis di daerah.
“Sehingga memerlukan upaya percepatan penyelesaian. Dengan ini Kemenko Polkam mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong upaya percepatan penyelesaian yang terukur untuk mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah,” ujar Kartika.
Dalam pembahasan, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 300.2.3/e.1272/BAK tanggal 7 September 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan.
Kemendagri menyebut, upaya penyelesaian persoalan batas wilayah ini masih memerlukan laporan perkembangan dari Gubernur Sumatera Selatan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2014.
Lebih lanjut, Kemendagri menyampaikan bahwa tata cara penyelesaian batas daerah merupakan ketentuan turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sehingga proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah perlu dipertimbangkan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian batas daerah.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menindaklanjuti kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan mekanisme penanganan yang bersikap netral guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.
Polri juga tetap menjalin komunikasi yang kuat terhadap forum komunikasi pimpinan daerah untuk memastikan penyelesaian persoalan dengan baik.
Melalui langkah ini, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa batas daerah sekaligus mencegah berkembangnya potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Penulis: Redaksi desakota.id
Sumber: Humas Kemenko Polkam
