Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
DesaKota.Id | Nasional — JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Ia menyampaikan berkas resmi tersebut secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua MPR Ahmad Muzani turut mengonfirmasi langkah politik tersebut. Selain itu, Gibran juga telah menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Hormati Keputusan Sang Wakil
Langkah pengunduran diri ini menyusul pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Dalam dialog tersebut, Gibran mengutarakan niatnya untuk mundur dari kursi Wakil Presiden.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan penting itu. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan pengunduran diri Gibran tersebut.
Bantah Isu Keaslian Dokumen Ijazah
Sementara itu, Gibran merilis video pernyataan resmi mengenai alasan keputusannya pada hari yang sama. Ia menegaskan langkah ini murni keputusan pribadi tanpa keterkaitan dengan polemik ijazah.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap, dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” ujar Gibran.
Ucapkan Terima Kasih Kepada Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ia juga mengucapkan terima kasih mendalam atas kepercayaan Kepala Negara selama ini.
“Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih Bapak atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan ini,” tutupnya.
Mekanisme Penunjukan Pengganti Wakil Presiden
Selanjutnya, pimpinan MPR segera membahas tahapan konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri ini. Lembaga parlemen tersebut memiliki batas waktu hingga 60 hari guna menunjuk pengganti permanen.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo wajib mengajukan dua nama kandidat calon Wakil Presiden. Kepala Negara harus menyerahkan usulan tersebut dalam waktu 14 hari setelah menerima permintaan resmi MPR.
Pewarta: Ridho
